BOGOR, KOTABUNGA.WEB.ID — Bupati Bogor Rachmat Yasin menegaskan, kepandaian penertiban villa ilegal di area Puncak bakal terus berlanjut. Bahkan, penertiban tersebut akan diperluas ke seluruh kawasan, tak melulu di Kecamatan Cisarua dan Megamendung.

”Kebijakan tersebut berlanjut. Penertiban villa tidak saja di area Puncak, tetapi pun di area lain. Karena seluruh lahan mesti dipakai sesuai peruntukannya sebagaimana ditata RUTR (rencana umum tata ruang),” kata Rachmat Yasin di Cibinong, Bogor, ketika melantik sebanyak pejabat di lingkungan pemerintahannya, Selasa (5/1/2010). Yasin Zaenudin dilantik sebagai Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan. Yasin sebelumnya ialah kepala satuan polisi pamong praja, yang bertanggung jawab menertibkan puluhan sewa villa di Puncak ilegal.

Yasin digantikan Dace Supriyadi, yang sebelumnya Camat Cileungsi. Dace dinilai sukses merombak sejumlah perumahan prostitusi dan ratusan lapak saudagar kaki lima di area persimpangan jembatan layang di wilayahnya.

Yasin dinilai dapat melakukan pembongkaran villa dan bangunan binal atau bangunan tidak berizin menegakkan bangunan serta lapak kaki lima dan lokasi tinggal prostitusi. ”Itu tugas tak mudah, bahkan kadang-kadang sangat berlawanan dengan hati nurani, tetapi ketentuan harus anda tegakkan,” kata Rachmat Yasin.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor bertekad mengerjakan pembatasan atau pembagian masa-masa operasional angkutan kota (angkot) bakal tuntas tahun 2010. Bagi itu, Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan diinginkan mendukung program yang bertujuan mengefektifkan arus kemudian lintas di Kota Bogor.

Keberpihakan Gubernur Heryawan dalam menata waktu operasional angkot tersebut penting. Sebab, jumlah angkot dengan izin Gubernur Jabar yang masuk ke Kota Bogor lebih tidak sedikit daripada jumlah angkot yang izinnya dikeluarkan Wali Kota Bogor. Tanpa terdapat sinkronisasi masa-masa operasional tersebut, susah diwujudkan kenyamanan selesai lintas di Kota Bogor dan distrik perbatasannya.

”Kami paling menanti sokongan Pak Gubernur Heryawan. Kami telah berkirim surat ke Dinas Perhubungan Jawa Barat, namun sampai ketika ini belum terdapat jawaban,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika HA Syarief, Senin. (RTS)